PERSYARATAN

Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil  dengan luas di bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) 

Pelaku Usaha PMDN (perorangan, koperasi, korporasi), Pemerintah Pusat (Kementerian, Lembaga Nonkementerian, Lembaga non struktural , Pemerintah Daerah) 

• Surat permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui OSS, untuk melihat contoh klik disini;

• Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau Kementerian ATR/BPN

• Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain  (Bukti Kepemilikan seperti SHM, HGB/HGU, Surat Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, Surat Perjanjian Sewa dsb);

• Dokumen rencana usaha, (contoh dokumen dapat dilihat disini) yang paling sedikit memuat:

  • Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; 

  • Peta lokasi pemanfaatan lahan disertai luasan dan titik-titik koordinat geografis;

  • Rencana pemberian akses publik,  jika belum ada dapat menyesuaikan format surat berikut disini; 

  • Pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi, pertahanan dan kemanan, untuk melihat substansi klik disini.

  • Khusus untuk pelaku usaha Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida dapat mengakses template dokumen rencana usaha disini.